Pemerintah Prancis mengerahkan sebanyak 70 ribu personel keamanan untuk mengamankan gelombang unjuk rasa lanjutan.

Aksi protes tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu waktu setempat di berbagai kota besar.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyampaikan pengumuman pengerahan aparat itu dalam konferensi pers di Paris.

Unjuk rasa baru ini diprediksi menarik puluhan ribu orang turun ke jalan di wilayah Orleans.

Otoritas setempat memutuskan untuk melarang penyelenggaraan aksi protes di area pusat kota Orleans dan Lyon.

Sementara itu, pengunjuk rasa di Paris hanya diberikan izin untuk berpawai pada rute terbatas.

Pembatasan dan pengerahan aparat keamanan tersebut menuai kritik keras dari lembaga internasional.

Amnesty International mengecam kebijakan itu sebagai bentuk kemerosotan menuju praktik otoriter.

Organisasi tersebut menilai langkah pengamanan tersebut justru berisiko memicu kericuhan dalam demonstrasi.

Gelombang demonstrasi ini mulanya digerakkan oleh para pelajar yang memprotes kondisi pendidikan.

Aksi tersebut kemudian meluas menjadi gerakan nasional akibat kemarahan publik atas kenaikan biaya hidup.

Presiden Emmanuel Macron sempat menemui perwakilan pelajar sebelum pertemuan itu berujung kebuntuan.

Macron sebelumnya menuding kelompok sayap kiri ekstrem sebagai dalang di balik kerusuhan unjuk rasa.