Pemerintah secara resmi mengurangi pasokan ekspor gas bumi ke Singapura guna mengalihkan kebutuhan energi bagi sektor dalam negeri.

Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang dinilai penuh ketidakpastian.

Skema Pengalihan Pasokan Gas Domestik

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa pengalihan pasokan dilakukan melalui dua skema penyaluran yang berbeda.

Skema pertama menyalurkan gas dari Natuna menuju PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik.

Sementara itu, skema kedua memangkas pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa TGI.

Seluruh total volume gas yang dialihkan dari pasokan ekspor tersebut mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari.

Tambahan pasokan energi ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di wilayah Batam, Bintan, dan Sumatra.

Langkah penyesuaian ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Aturan tersebut secara spesifik mengatur prioritas pemanfaatan sumber daya gas bumi demi mengutamakan kepentingan dalam negeri.

Pihak berwenang memastikan bahwa pengurangan pasokan tersebut hanya diberlakukan khusus untuk negara Singapura saja.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan rencana untuk meninjau ulang kontrak ekspor energi.

Evaluasi kontrak luar negeri tersebut bertujuan agar ketersediaan pasokan domestik tetap aman di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.