Aparat kepolisian tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan dua orang wakil rakyat asal Kota Pekanbaru.

Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi di area Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 yang lalu.

Seorang anggota dewan dengan inisial F secara resmi melaporkan rekan kerjanya yang berinisial Z ke pihak berwajib.

Laporan dilayangkan karena F mengaku telah mendapatkan perlakuan berupa tindakan didorong serta dicekik oleh Z di bandara.

Sebelum insiden terjadi, kedua belah pihak diketahui baru saja mengikuti kegiatan konsultasi bersama di Kementerian Dalam Negeri.

Mereka berada di bandara bersama rombongan anggota DPRD lainnya dengan agenda persiapan untuk kembali pulang ke Pekanbaru.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, keributan bermula ketika Z memanggil F untuk mendekat dan membahas suatu pernyataan.

Korban F menyampaikan keberatan atas pernyataan yang sempat dilontarkan usai kegiatan konsultasi di Kemendagri selesai.

Situasi memanas dan berujung pada aksi kekerasan fisik berupa dorongan dan cekikan hingga korban hampir terjatuh.

Dua rekan anggota dewan lainnya yang berinisial R dan VP dilaporkan sempat turun tangan untuk melerai keributan tersebut.

Merasa tidak terima, korban kemudian memutuskan untuk membuat laporan polisi di Polres Bandara Soekarno-Hatta.

Laporan tersebut telah tercatat secara resmi dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya.

Penyidik memproses perkara ini dengan merujuk pada ketentuan Pasal 466 ayat (1) dan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esha, menyatakan bahwa jajarannya langsung menindaklanjuti laporan.

Langkah penyelidikan yang ditempuh penyidik meliputi pemeriksaan sejumlah saksi serta penelusuran rekaman kamera pengawas.

Selain itu, polisi juga telah mengirimkan surat permohonan izin tertulis kepada Gubernur Riau guna meminta klarifikasi.

Esha menegaskan bahwa proses hukum ini berjalan secara profesional tanpa ada keterkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu jawaban atas permohonan izin yang telah dikirimkan kepada Biro Hukum Pemprov Riau.