Evaluasi MSCI terhadap pasar saham Indonesia menegaskan pentingnya tata kelola perdagangan dan transparansi kepemilikan saham publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Ia menekankan bahwa sorotan ini tidak berkaitan dengan fundamental ekonomi nasional atau kinerja keuangan perusahaan yang tercatat.

Menurut Airlangga, kondisi keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia masih berada dalam keadaan baik dari sisi laba rugi dan dividen.

Perhatian utama penyedia indeks global tersebut justru tertuju pada pelaksanaan reformasi pasar modal serta porsi kepemilikan saham.

Pihak MSCI sebelumnya membuka konsultasi mengenai usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2026.

Evaluasi itu menyoroti kurangnya transparansi kepemilikan saham serta dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal.

Keputusan akhir terkait konsultasi pasar saham tersebut dijadwalkan akan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027.

Airlangga mengakui bahwa sejumlah perusahaan tercatat belum sepenuhnya memenuhi ketentuan free float sebesar 15 persen.

Ketentuan tersebut mencakup porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh masyarakat di luar pemegang saham pengendali.

Pemerintah bersama OJK dan BEI telah menyiapkan peningkatan batas minimum free float secara bertahap.

Perusahaan tercatat diharapkan mampu menyesuaikan kepemilikan saham publik dengan mengikuti masa transisi yang berlaku.

Program reformasi pasar modal yang telah disiapkan kini memasuki tahap pelaksanaan untuk menindaklanjuti persoalan tata kelola.

Airlangga memastikan bahwa program reformasi tersebut telah diterima dan tinggal dijalankan secara optimal oleh pihak terkait.