Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti dialog interaktif PASTI ADA SOLUSI Episode 22.

Kegiatan tersebut membahas persoalan administrasi hukum serta dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat.

Forum ini dipimpin oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melalui telekonferensi bersama jajaran terkait.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng Hajrianor menyatakan bahwa dialog tersebut membantu pemerintah menyerap aspirasi warga.

Setiap masukan perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan instansi agar pelayanan hukum menjadi lebih responsif.

Dalam sesi administrasi hukum, warga mengeluhkan kendala teknis terkait prosedur pendirian perseroan terbatas.

Kendala tersebut utamanya mencakup pemeriksaan nama perusahaan agar tidak sama dengan badan hukum terdaftar.

Pembahasan ini bertujuan membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur resmi pendirian badan usaha.

Selain masalah badan usaha, dialog ini juga menyoroti gangguan kesehatan akibat asap kebakaran hutan.

Seorang peserta menyebutkan bahwa asap karhutla berulang kali memicu infeksi saluran pernapasan akut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa Presiden telah memerintahkan tindakan tegas.

Aparat penegak hukum serta kementerian terkait diinstruksikan untuk segera menangani masalah karhutla.

Kementerian Hukum juga membuka informasi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership perusahaan.

Data tersebut disediakan untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum yang menyelidiki perusahaan.