Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyalahkan kelompok kiri atas gelombang anarki dan aksi penjarahan yang terjadi saat demonstrasi akhir pekan lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Macron di Istana Elysee pada hari Kamis sebagai respons atas aksi kekerasan yang meluas di berbagai wilayah negara tersebut.

Ia menilai bahwa kelompok kiri ekstrem berupaya keras untuk menjatuhkan republik melalui tindakan penghasutan dalam aksi massa.

Sebagai langkah pengamanan, pemerintah berencana melarang unjuk rasa tanpa izin serta membatasi rute demonstrasi serikat pekerja agar tidak melewati pusat kota.

Kebijakan pembatasan rute ini diambil demi memberikan perlindungan maksimal bagi toko-toko serta bangunan publik dari ancaman penjarahan lanjutan.

Macron juga dijadwalkan memimpin pertemuan dewan pertahanan negara untuk membahas langkah hukum dan penanganan keamanan yang lebih tegas.

Kericuhan pecah pada Sabtu ketika massa membakar bangunan pemerintah, merusak fasilitas umum, dan menjarah pertokoan di tengah protes yang memanas.

Data Al Jazeera menunjukkan bahwa lebih dari 1.200 orang telah ditangkap pihak berwenang akibat keterlibatan mereka dalam kerusuhan tersebut.

Pemerintah setempat langsung menerapkan aturan jam malam di sejumlah wilayah rawan untuk meredam eskalasi konflik di lapangan.

Gelombang demonstrasi di Prancis pertama kali meletus pada akhir September atas prakarsa para pelajar yang memprotes buruknya fasilitas pendidikan.

Aksi protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih besar dengan melibatkan berbagai kalangan yang menolak tingginya biaya hidup.