Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Greenpeace Indonesia menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Organisasi lingkungan tersebut meminta pihak berwenang untuk segera membuka data korporasi yang konsesinya terindikasi terbakar di berbagai wilayah.

Temuan Walhi menunjukkan ada ratusan entitas perusahaan yang areal konsesinya terindikasi mengalami kebakaran pada periode awal tahun ini.

Kepolisian didorong untuk aktif dan transparan dalam melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Desakan Tindakan Tegas kepada Korporasi

Pemeriksaan lapangan perlu segera dilakukan karena bukti-bukti di lokasi kejadian sangat cepat hilang.

Proses penegakan hukum juga harus menelusuri penerima manfaat akhir serta pengendali dari korporasi yang terlibat.

Greenpeace turut menyoroti keterlibatan sejumlah grup perusahaan serta aliran pendanaan yang terhubung dengan negara tetangga.

Pemerintah didesak agar tidak ragu mencabut izin konsesi perusahaan yang wilayahnya berulang kali mengalami kebakaran.

Respons Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia.

Pemerintah tercatat telah membekukan izin terhadap sejumlah perusahaan serta membuka peluang untuk memprosesnya secara pidana jika ditemukan pelanggaran.