Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin operasi penertiban kawasan tambang emas ilegal di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Kamis (22/10).

Wilayah pertambangan yang ditertibkan tersebut memiliki luas mencapai 275,36 hektare.

Sjafrie bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH.

Pihaknya menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap aktivitas tambang tanpa izin akan terus berjalan.

Komitmen tersebut tetap dijalankan meskipun pemerintah menghadapi berbagai tantangan serta perlawanan di lapangan.

Pelaksanaan tugas ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 demi menjaga keutuhan persatuan nasional.

Kawasan tambang tersebut kini telah berada di bawah penguasaan negara setelah izin usaha pertambangannya dicabut.

Pencabutan izin dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM pada tanggal 12 Oktober 2026.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan bahwa area tambang itu selanjutnya diserahkan kepada BUMN.

Pengelolaan kawasan tersebut akan dipegang oleh PT Aneka Tambang atau Antam sebagai operator sekaligus investor.

Operasi penertiban ini menjadi wujud nyata sinergi antarlembaga dalam mengamankan aset negara dari eksploitasi yang tidak sah.

Pemerintah memastikan langkah penegakan hukum di sektor pertambangan akan terus digalakkan secara konsisten di berbagai wilayah Indonesia.