Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif nonfiskal kepada kendaraan hybrid.

Jenis kendaraan yang masuk dalam usulan tersebut mencakup hybrid, plug-in hybrid electric vehicle, serta range extended electric vehicle.

Insentif nonfiskal yang diajukan berupa pembebasan aturan ganjil genap serta penyediaan fasilitas parkir khusus di kota-kota besar.

Selain itu, fasilitas pengisian daya juga masuk dalam pertimbangan untuk mendukung operasional kendaraan elektrifikasi tersebut.

Selama ini, kendaraan listrik berbasis baterai telah mendapatkan insentif yang memadai terkait administrasi maupun aturan lalu lintas.

Namun, kendaraan hybrid dan teknologi sejenisnya belum memiliki skema tambahan insentif yang dirumuskan secara khusus oleh pemerintah.

Pemerintah menilai penggunaan teknologi tersebut berpotensi membantu penghematan bahan bakar minyak bersubsidi dan menekan emisi.

Dari sisi industri, kendaraan hybrid dinilai masih mempertahankan mesin pembakaran internal sehingga komponen produksi tidak perlu berubah total.

Kementerian Perindustrian berencana mengomunikasikan usulan ini dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait.

Pembahasan dan pengusulan tambahan insentif tersebut ditargetkan dapat dipercepat pada tahun berjalan ini.

Di samping insentif nonfiskal, pemerintah turut mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak.

Meski demikian, besaran fasilitas pajak untuk kendaraan hybrid tidak harus disamakan persis dengan kendaraan listrik murni.