Pemerintah saat ini sedang mematangkan skema dukungan khusus bagi kendaraan yang mengusung teknologi hybrid, plug-in hybrid (PHEV), serta range extended electric vehicle (REEV).

Kementerian Perindustrian berencana memperluas cakupan insentif ramah lingkungan agar fasilitas tersebut tidak hanya dinikmati oleh mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa bentuk dukungan yang disiapkan tidak hanya sebatas keringanan pajak, melainkan juga fasilitas nonfiskal.

Fasilitas nonfiskal tersebut dirancang agar bisa dirasakan langsung oleh para pengendara dalam aktivitas berkendara sehari-hari.

Bentuk kemudahan yang diusulkan mencakup kelancaran administrasi, pembebasan dari aturan ganjil genap di perkotaan, hingga penyediaan area parkir khusus.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang masih membutuhkan penambahan energi listrik.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji seusai melaksanakan pertemuan dengan jajaran pengurus Gaikindo di Jakarta pada hari Rabu.

Pelibatan kendaraan berteknologi hybrid, PHEV, dan REEV dinilai sangat penting untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

Langkah strategis ini juga diyakini mampu mempercepat penurunan emisi gas buang di sektor transportasi secara lebih efektif.

Dari sisi kesiapan industri, peralihan ini dinilai berlangsung lebih mulus bagi rantai pasok lokal di tanah air.

Pabrikan otomotif tidak perlu merombak total komponen mesin pembakaran internal yang selama ini sudah diproduksi secara massal.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyambut baik langkah strategis yang diambil oleh pihak pemerintah.

Pihaknya merasa optimistis bahwa kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas ekosistem industri otomotif nasional.