Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ancaman keras terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Langkah tegas tersebut diungkapkan oleh kepala negara dalam Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih pada hari Rabu tanggal 21.10.2026.

Tindakan pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.

Pemerintah mengategorikan perbuatan merusak alam itu sebagai bentuk terorisme lingkungan yang membahayakan kesehatan jutaan rakyat.

Guna menelusuri kasus ini, aparat intelijen dan polisi hutan telah dikerahkan untuk menemukan indikasi keterlibatan berbagai pihak.

Aparat penegak hukum bersama pemerintah saat ini sedang menjalankan pemeriksaan intensif guna memperkuat barang bukti.

Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan puluhan perusahaan pemegang izin tercatat terseret dalam masalah ini.

Tercatat ada 32 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang terlibat dalam karhutla seluas 18.489 hektare.

Sebanyak 19 perusahaan di antaranya telah dijatuhi sanksi pembekuan izin serta kewajiban memulihkan lingkungan.

Kementerian Kehutanan mencatat delapan perusahaan lain wajib memulihkan ekosistem pada area seluas 2.211 hektare.

Selain itu, terdapat lima korporasi yang sudah menerima sanksi pencabutan izin secara resmi.

Pemerintah juga masih menyelidiki 125 subjek hukum lain yang mencakup individu maupun korporasi.

Proses penyelidikan tersebut turut melibatkan pihak kepolisian agar dugaan pelanggaran dapat diproses melalui jalur pidana.