Bank Indonesia memberikan ancaman tegas berupa pencabutan izin bagi merchant maupun Penyedia Jasa Pembayaran QRIS yang terbukti memfasilitasi transaksi terlarang seperti judi online.

Langkah tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta saat konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bulanan di kantor BI, Jakarta Pusat.

Empat Strategi Utama Pengamanan Ekosistem QRIS

Otoritas moneter menyiapkan empat strategi utama guna menjaga keandalan serta integritas sistem pembayaran nasional tersebut dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Strategi pertama melibatkan penguatan akuntabilitas PJP dan merchant agregator lewat pengawasan berkala yang sangat ketat.

Strategi kedua berfokus pada peningkatan tata kelola serta proses verifikasi awal merchant melalui penerapan prosedur know your customer.

PJP juga diwajibkan melakukan customer due diligence secara berkelanjutan guna memantau aktivitas transaksi di lapangan.

Strategi ketiga mencakup peningkatan deteksi dini dan mitigasi terhadap anomali pola transaksi yang mencurigakan di kalangan merchant.

BI mencontohkan aktivitas tidak wajar seperti merchant penjual cilok yang mendadak mencatatkan transaksi berulang dalam jumlah banyak di tengah malam.

Selain itu, pemanfaatan daftar hitam atau blacklist juga diterapkan untuk menindak merchant yang terindikasi melanggar aturan.

Strategi keempat adalah memperkuat sinergi lintas lembaga bersama kementerian terkait serta aparat penegak hukum.

Volume transaksi QRIS saat ini mengalami pertumbuhan pesat mencapai 75,8 persen secara tahunan dengan dukungan jutaan pengguna serta merchant.