Pemerintah terus menggenjot percepatan pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana di Sumatera.

Upaya tersebut dijalankan melalui koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah rehabilitasi dan rekonstruksi ini berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028. Waktu pelaksanaan yang semakin terbatas pada 2026 menjadi perhatian utama pemerintah.

Fokus Pemulihan Perikanan dan Hunian Tetap

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian terkait segera merealisasikan rencana kegiatan di lapangan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu (21/10).

Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian.

Pemerintah memastikan program pemulihan berjalan meski menghadapi berbagai kendala alam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan berbagai program rehabilitasi infrastruktur dan sarana pendukung bagi masyarakat pesisir. Bantuan yang disalurkan mencakup perbaikan tambak, kolam, keramba, mesin, hingga kapal penangkapan ikan.

Sementara itu, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 26.036 unit hunian tetap melalui skema relokasi terpusat selama 2026-2027.

Jumlah tersebut tersebar di tiga provinsi yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kompleks hunian tetap diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal sekaligus lahan akibat bencana. Pemerintah daerah didorong untuk segera menuntaskan persoalan ketersediaan lahan relokasi.