Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap ada tiga hal yang menurutnya ditutupi Malaysia dalam perdebatan soal kebakaran hutan dan lahan.

Ketiganya meliputi perdagangan minyak sawit mentah, dugaan pelanggaran hak pekerja, hingga temuan titik api di konsesi perusahaan Malaysia.

Tiga Poin Kritik Eks Mendag RI

Lutfi mengkritik narasi yang menyudutkan Indonesia dan seruan agar negara ini dikucilkan oleh ASEAN.

Ia menilai persoalan karhutla seharusnya berfokus pada pertanggungjawaban perusahaan, bukan menjadikan seluruh rakyat Indonesia sebagai sasaran kecaman.

Dalam unggahan di akun Threads, ia mengaku terusik ketika martabat bangsanya direndahkan sebagai negara buangan.

Pertama, ia menyoroti perdagangan minyak sawit mentah dan hilirisasi yang dinilai menguntungkan pihak luar.

Menurutnya, risiko lingkungan ditanggung Indonesia, sementara kilang pengolahan di luar negeri menikmati keuntungannya.

Kedua, Lutfi menyinggung dugaan pelanggaran hak pekerja di perusahaan Malaysia yang dikenai sanksi Bea Cukai Amerika Serikat.

Ia menyebut perusahaan perkebunan Sime Darby dan FGV sebagai pihak yang menghadapi sanksi terkait indikasi kerja paksa.

Ketiga, ia merujuk laporan Greenpeace yang mencatat titik api di konsesi perusahaan milik Malaysia dan afiliasinya di Indonesia.

Lutfi menegaskan penanganan karhutla harus diarahkan pada korporasi dan rantai pasok yang terlibat secara langsung.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Malaysia terkait tudingan yang dilontarkan oleh mantan Menteri Perdagangan tersebut.