"Termasuk di Klaten itu, beberapa bulan lalu sudah dipanggil. Kami sudah ingatkan bahwa ada 'teropong-teropong' yang mengarah ke sana, jadi harus hati-hati menjaga integritas," beber Komarudin. Namun, peringatan dini tersebut nyatanya tidak diindahkan, berujung pada hilangnya seluruh hak dan status Hamenang sebagai kader PDIP secara permanen.

Lima Klaster Korupsi yang Menjerat Bupati Klaten

Penetapan tersangka terhadap Hamenang Wajar Ismoyo bukan tanpa dasar. Penyidik KPK telah bekerja intensif dan menemukan jaringan korupsi yang sistemik dan terstruktur. Selain Hamenang, KPK juga menahan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta seorang pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative (MWC), Muhammad Amin Wahyu Utomo. Ketiganya kini resmi mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Jakarta.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa dugaan rasuah yang menjerat Bupati Klaten ini sangat kompleks, terbagi ke dalam lima klaster kasus yang saling berkaitan:

  1. Suap Pemeriksaan Laporan Keuangan: Adanya aliran dana untuk memuluskan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten tahun anggaran 2025.
  2. Fee Pengadaan Barang dan Jasa: Penerimaan uang pelicin atau fee ilegal dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Klaten.
  3. Komitensi Sektor Tambang Galian C: Adanya kesepakatan atau komitmen penerimaan dana ilegal dari pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan galian C di wilayah Klaten.
  4. Pungutan Rutin dari BLUD, BUMD, dan OPD: Ditemukannya bukti kuat adanya penerimaan dana secara berkala dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  5. Penyalahgunaan Dana Upah Pungut Daerah: Penggelembungan atau penyimpangan alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan upah dan retribusi daerah.