Gelombang kejut politik kembali mengguncang Pemerintahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengambil langkah tegas dan cepat dengan secara resmi memecat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo, dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hamenang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik nasional.

Langkah eksekutif partai banteng moncong ini dituangkan melalui surat keputusan resmi DPP PDIP yang diterbitkan pada Senin (19/10/2026). Pemecatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi kader yang terbukti atau diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, terlepas dari jabatan strategis yang mereka emban.

Sikap Tegas PDIP: Peringatan Dini yang Diabaikan

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan implementasi langsung dari perintah Ketua Umum partai. Ia menekankan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap kader yang mengemban amanah publik.

"Bukan akan, kita sudah proses hari Senin kemarin untuk dipecat. Untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah langsung dari Ketua Umum karena kami sudah mengingatkan terus-menerus," tegas Komarudin di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, seperti dikutip dari JawaPos.com, Rabu (21/10/2026).

Lebih jauh, Komarudin membongkar fakta bahwa DPP PDIP sebenarnya telah memberikan peringatan keras kepada Hamenang jauh sebelum OTT KPK meletus pada Kamis (15/10/2026). Pihak internal partai mengaku telah mendeteksi adanya gelagat dan potensi pelanggaran hukum, sehingga memanggil pejabat publik tersebut untuk memberikan teguran.