Sanksi Tegas Menanti Perusahaan Sawit Terlibat Karhutla
Pemerintah dinilai tidak perlu menunggu laporan luar negeri dan dapat langsung melakukan audit lingkungan serta pemeriksaan konsesi.
Penegakan hukum pidana sangat diperlukan apabila ditemukan bukti kesengajaan, kelalaian, atau pembiaran di lapangan.
Hukuman tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan melainkan menyasar korporasi beserta jajaran pengurus yang bertanggung jawab.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik menegaskan penindakan tidak boleh hanya mandek pada sanksi administratif semata.
Jalur pidana harus ditempuh melalui penyidikan terpadu antara kementerian terkait, kepolisian, dan kejaksaan agung.
Sanksinya harus proporsional tetapi tegas: denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, kewajiban pemulihan lahan, hingga perampasan keuntungan hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.
Perusahaan juga dituntut bertanggung jawab transparan atas kerugian negara serta membiayai pemadaman dan pemulihan ekosistem.
Tanggung Jawab Korporasi dan Sorotan Diplomasi
Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga mendesak aparat hukum menyelidiki langsung konsesi perusahaan di Sumatra dan Kalimantan.
Izin usaha perkebunan atau kehutanan harus dibekukan atau dicabut permanen jika terbukti ada kelalaian kebakaran.
Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dikedepankan.
Asas tanggung jawab mutlak mewajibkan pemegang izin bertanggung jawab penuh terlepas dari siapa penyulut api di lahan.
Pemerintah didorong menggugat ganti rugi materiil serta membekukan akses perbankan korporasi yang terafiliasi kejahatan lingkungan.
Grup usaha dan pemegang saham pengendali juga direkomendasikan masuk daftar hitam pengadaan pemerintah.
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut mempertanyakan langkah Singapura yang menyurati perusahaan tanpa menelusuri induk usahanya.
Empat dari tujuh perusahaan penerima surat teguran merupakan pemasok untuk entitas holding yang berbasis di bursa Singapura.
Laporan Greenpeace menyoroti sejumlah grup sawit besar pemilik titik api yang kantor pusatnya berada di negara tetangga tersebut.
Sikap inkonsistensi dalam pemberian fasilitas pajak bagi kantor pusat korporasi turut dikritik di tengah beban kerusakan lingkungan.
Update Terbaru
Jennifer Lawrence dan Para Bintang The Hunger Games Kembali Bersama di Premiere Film Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Studi: Geser Jam Tidur Dua Jam Lebih Awal Turunkan Skor Depresi
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Hamish Daud Jualan Tumbler di TikTok, Netizen Ramai Beri Dukungan
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Kevin Feige Tetap Bangga Penampilan Kang Meski Diganti Doctor Doom
Rabu / 18-11-2026, 03:28 WIB
Pembaruan Palworld 1.1 Ditunda Karena Rilis GTA 6
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Walton Goggins Percaya Musim Ketiga Fallout Setia pada Game Aslinya
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Anime Crusaders X Codes November 2026 dan Cara Klaim Hadiah Gems Gratis
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
MTG Nauctis Lanjutkan Tren Positif Magic Menuju Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 03:21 WIB
Stok Legend of Zelda Switch 2 Edisi Spesial 40 Tahun Masih Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
16 Tahun Lalu Robert Pattinson Sebut Dirinya Akan Buruk Jadi James Bond
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Mendekati Rilis, Pendapatan Penjualan Rockstar Tembus Rp 23 Triliun
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
GTA 6 Sebenarnya Bisa Rilis Lebih Cepat Menurut Pimpinan Rockstar
Rabu / 18-11-2026, 03:14 WIB
The Batman 2 Tertunda Membuat Robert Pattinson Terlepas dari Kontrak Film Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB
Scarlet Witch Layak Dapatkan Film Sendiri Setelah Kembalinya Wanda di Doomsday
Rabu / 18-11-2026, 03:07 WIB






