Pemerintah dinilai tidak perlu menunggu laporan luar negeri dan dapat langsung melakukan audit lingkungan serta pemeriksaan konsesi.

Penegakan hukum pidana sangat diperlukan apabila ditemukan bukti kesengajaan, kelalaian, atau pembiaran di lapangan.

Hukuman tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan melainkan menyasar korporasi beserta jajaran pengurus yang bertanggung jawab.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik menegaskan penindakan tidak boleh hanya mandek pada sanksi administratif semata.

Jalur pidana harus ditempuh melalui penyidikan terpadu antara kementerian terkait, kepolisian, dan kejaksaan agung.

Sanksinya harus proporsional tetapi tegas: denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, kewajiban pemulihan lahan, hingga perampasan keuntungan hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.

Perusahaan juga dituntut bertanggung jawab transparan atas kerugian negara serta membiayai pemadaman dan pemulihan ekosistem.

Tanggung Jawab Korporasi dan Sorotan Diplomasi

Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga mendesak aparat hukum menyelidiki langsung konsesi perusahaan di Sumatra dan Kalimantan.

Izin usaha perkebunan atau kehutanan harus dibekukan atau dicabut permanen jika terbukti ada kelalaian kebakaran.

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dikedepankan.

Asas tanggung jawab mutlak mewajibkan pemegang izin bertanggung jawab penuh terlepas dari siapa penyulut api di lahan.

Pemerintah didorong menggugat ganti rugi materiil serta membekukan akses perbankan korporasi yang terafiliasi kejahatan lingkungan.

Grup usaha dan pemegang saham pengendali juga direkomendasikan masuk daftar hitam pengadaan pemerintah.

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi turut mempertanyakan langkah Singapura yang menyurati perusahaan tanpa menelusuri induk usahanya.

Empat dari tujuh perusahaan penerima surat teguran merupakan pemasok untuk entitas holding yang berbasis di bursa Singapura.

Laporan Greenpeace menyoroti sejumlah grup sawit besar pemilik titik api yang kantor pusatnya berada di negara tetangga tersebut.

Sikap inkonsistensi dalam pemberian fasilitas pajak bagi kantor pusat korporasi turut dikritik di tengah beban kerusakan lingkungan.