Pengawasan sektor pangan di berbagai kawasan desa wisata resmi ditingkatkan melalui kolaborasi lintas instansi.

Langkah strategis ini melibatkan Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan secara terpadu.

Pengumuman kerja sama tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Program pengembangan desa wisata kini diintegrasikan langsung dengan inisiatif Desa Pangan Aman.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa isu keracunan makanan masih menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat.

Lembaga pengawas tersebut mengutamakan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil di daerah.

Meski demikian, tindakan tegas tetap disiapkan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan.

Untuk pengelolaan pangan berisiko tinggi, BPOM dapat merekomendasikan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Wewenang tersebut mencakup pemberian rekomendasi penutupan apabila pengelola tidak memenuhi standar keamanan.

Selain itu, izin edar Pangan Industri Rumah Tangga dapat dicabut jika produk terbukti bermasalah.

Taruna menegaskan bahwa peran lembaga tidak terbatas sebagai penindak, melainkan juga pendamping.

Sinergi bersama Kemenpar ini juga menargetkan peningkatan mutu produk kuliner buatan komunitas desa.

Mutu produk yang lebih baik diharapkan mampu menembus pasar ekspor dan menjadi keunggulan nasional.

Menteri Pariwisata menilai kawasan desa wisata mempunyai peran krusial dalam menyajikan pengalaman perjalanan yang autentik.

Kebutuhan wisatawan mencakup interaksi warga, kuliner tradisional, hingga oleh-oleh khas daerah.

Aspek kesehatan makanan menjadi elemen penting dalam memastikan keamanan kunjungan pelancong.

Data Kemenpar mencatat lebih dari 6.300 desa wisata telah terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata.