Pemerintah berencana meresmikan program perlindungan sosial digital pada tanggal 10 November 2026 mendatang. Kebijakan ini mengubah pola subsidi produk menjadi skema bantuan sosial tunai langsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan laporan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu diambil agar penyaluran bantuan dari pemerintah dapat berjalan lebih adil.

Uji Coba dan Integrasi Data Bansos

Uji coba digitalisasi perlinsos telah mencakup seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

Sebanyak 11,5 juta kepala keluarga sudah terdaftar dalam sistem yang didukung oleh ratusan ribu agen pendaftaran.

Hasil uji coba di Provinsi Bali menunjukkan adanya penurunan angka kesalahan sasaran bantuan. Pemerintah menargetkan proses pemutakhiran data kependudukan selesai pada akhir 2026.

Peluang Penurunan Kesalahan Sasaran Bantuan

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mochamad Firman Hidayat menjelaskan bahwa uji coba di Bali mencatatkan penurunan exclusion error sebesar 24,1 persen serta inclusion error turun 4,1 persen.

Pemerintah menggunakan kecerdasan buatan untuk mengintegrasikan data kependudukan dari Dukcapil serta kementerian dan lembaga lainnya.

Nilai bantuan dari berbagai program bansos yang dihimpun untuk skema transfer tunai ini rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Pelaksanaan skema baru tersebut tetap bergantung pada hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital.