Pengembangan pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan di Indonesia diperkirakan memerlukan tambahan pasokan listrik hingga 20 gigawatt.

Jumlah kebutuhan energi tersebut setara dengan 20 persen dari pasokan listrik seluruh masyarakat di Indonesia.

Kebutuhan Setara Jutaan Rumah

Angka 20 gigawatt tersebut juga sebanding dengan kebutuhan listrik di 44,4 juta rumah tangga dengan daya 450 VA.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menyampaikan hal tersebut dalam sebuah acara di Bali.

Pemerintah menilai perencanaan infrastruktur digital ini harus berjalan seiring dengan kesiapan pasokan energi nasional.

Koordinasi Antar Kementerian

Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memetakan lokasi pembangunan fasilitas komputasi tersebut.

Langkah ini bertujuan agar pasokan energi di setiap wilayah dapat langsung disesuaikan dengan kebutuhan operasional server.

Kementerian Komunikasi dan Digital turut menekankan pentingnya keterpaduan sektor energi dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Selain energi, pemerintah berencana menyiapkan regulasi baru untuk mendorong kolaborasi antara investor asing dan pengusaha lokal.

Kebutuhan energi yang sangat masif ini juga berkaitan erat dengan pengembangan AI Factory yang berfungsi menopang operasional teknologi kecerdasan buatan secara berkelanjutan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak lagi bisa dikerjakan secara terpisah tanpa melibatkan ekosistem energi.

Melalui regulasi baru yang disiapkan, pemerintah memastikan investor asing dapat masuk ke Indonesia dengan tetap menghargai serta menggandeng pengusaha nasional serta daerah.

Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa investasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya nilai uang, melainkan sejauh mana investasi tersebut mampu memberikan sinergi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.