Tuntutan Keras: Jangan Berhenti di Satu Tersangka!

Tim hukum Inara Rusli tidak tinggal diam. Mereka mendesak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk tidak menutup kasus ini hanya dengan penangkapan Agung. Dalam kejahatan siber yang terstruktur, jarang sekali seorang pelaku bertindak sendirian tanpa adanya perintah atau jaringan distribusi.

"Jadi, saya meminta kepada penyidik Cyber Bareskrim, jangan hanya berhenti di Agung! Saya minta hal ini secara tegas. Mengapa? Karena sudah ada rangkaian peristiwanya. Sudah terlihat jelas bagaimana rekaman ini diambil, kemudian dioperasikan, dan dioper-operkan kepada pihak lain. Rantai distribusinya sudah tergambar," tegas Lecumana.

Permintaan ini sangat beralasan. Dalam kaidah penyelidikan modern, mengetahui siapa yang mengambil data hanyalah separuh dari kebenaran. Pertanyaan yang lebih besar dan lebih mengancam adalah: siapa yang memerintahkan pengambilan tersebut? Siapa yang mendanai atau memfasilitasi akses ilegal itu? Dan kepada siapa video tersebut diserahkan untuk dijadikan alat tuduhan?

Urgensi Penegakan UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi

Kasus ini menjadi preseden penting dalam diskursus hukum siber di Indonesia. Tindakan mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 30 ayat (3), yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, kasus ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjamin hak setiap individu untuk mengendalikan data pribadinya, termasuk rekaman visual di dalam properti miliknya. Penegakan hukum yang tuntas dalam kasus Inara Rusli akan mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa negara hadir melindungi warganya dari intipan digital, terlepas dari status sosial mereka.