Dinding privasi yang seharusnya menjadi benteng paling aman bagi seorang publik figur, tampaknya harus runtuh oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kasus dugaan akses ilegal dan penyebaran rekaman Closed-Circuit Television (CCTV) dari kediaman selebgram Inara Rusli akhirnya menemukan titik terang yang mengejutkan. Aparat penegak hukum resmi menetapkan mantan sopir pribadi Inara, Agung Eko Maryanto, sebagai tersangka.

Penetapan ini bukan hanya sekadar perkembangan prosedural, melainkan sebuah pengingat keras betapa rentannya batas keamanan digital di ruang pribadi, bahkan ketika pelaku adalah orang yang pernah dipercaya dan berada di lingkaran terdekat. Kasus ini pun kian kompleks karena rekaman tersebut diduga kuat dijadikan barang bukti dalam laporan dugaan perzinaan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa terhadap Inara dan suaminya, Insanul Fahmi.

Titik Terang Penyidikan: Penahanan 21 Hari di Bareskrim Polri

Konfirmasi mengenai status hukum Agung Eko Maryanto disampaikan secara tegas oleh kuasa hukum Inara Rusli, Lecumana. Ia mengungkapkan bahwa klien yang ia wakili telah mendapatkan kabar resmi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Agung kini telah resmi disandang status tersangka dan tengah menjalani masa penahanan.

"Saudara Agung telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana illegal access (akses ilegal) oleh Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang bersangkutan telah dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Saat ini, ia sedang ditahan oleh penyidik Mabes Polri untuk jangka waktu 21 hari," ujar Lecumana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Fakta bahwa Agung adalah mantan sopir pribadi Inara menambah dimensi emosional yang dalam pada kasus ini. Lecumana mengonfirmasi bahwa meskipun Agung pernah bekerja untuk sang selebgram, hubungan kerja tersebut telah berakhir. "Agung memang mantan sopir Mbak Inara Rusli. Namun, ia sudah keluar dan tidak lagi bekerja pada Mbak Inara ketika peristiwa pengambilan dan penyebaran rekaman ini terjadi," jelasnya, menegaskan bahwa status kepegawaian tidak lagi menjadi pembenaran atas akses yang dilakukan.