Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah delapan lokasi terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa proses penggeledahan tersebut telah dilaksanakan sejak Kamis hingga Senin kemarin.

Objek penggeledahan mencakup rumah, perkantoran, dan tempat lain di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, serta Bekasi.

Salah satu titik yang menjadi sasaran penggeledahan petugas adalah Kantor BNPB yang berlokasi di Jalan Pramuka, Jakarta Timur.

Penyidik menyita dokumen, barang elektronik, uang, perhiasan, dan 3 unit mobil dari beberapa lokasi tersebut.

Tim penyidik selanjutnya akan menganalisis temuan itu dan meminta keterangan pihak terkait untuk menerangkan barang sitaan.

Lembaga antirasuah ini sebelumnya telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan dana darurat tersebut.

Sejumlah vendor pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu 2024-2026 terindikasi terafiliasi dengan salah satu tersangka.

Dalam perkara rasuah ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

Mereka terdiri dari pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit serta tenaga ahli Kepala BNPB meliputi Richard Erlangga dan Bima Setiawan.

Tersangka lainnya adalah Gery Prasetiawan dari pihak swasta serta Syifa Nrika. Bima Setiawan diketahui merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Penyelidikan mengungkap bahwa sejumlah penyedia barang dan jasa terafiliasi langsung dengan Bima Setiawan dalam pengadaan berdurasi tiga tahun dari 2024 hingga 2026 yang mencapai nilai total Rp148 miliar.

Seluruh anggaran pengadaan tersebut bersumber dari dana siap pakai atau dana darurat untuk penanganan bencana besar di berbagai wilayah tanah air.

Kasus ini mencakup penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Papua dan Kalimantan, banjir di Aceh dan Sumatera pada November 2025, hingga peristiwa gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa penggunaan dana darurat tersebut diwarnai oleh praktik konflik kepentingan serta suap.

Pihak KPK memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mencari keterlibatan pihak lain sekaligus menelusuri aliran uang dalam perkara korupsi di lingkungan BNPB ini.