Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengkaji langkah deregulasi telekomunikasi secara menyeluruh.

Kebijakan tersebut diambil guna menekan beban regulasi operator yang menyita sekitar 13 hingga 14 persen dari total pendapatan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pembenahan aturan sangat mendesak dilakukan.

Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim industri telekomunikasi yang jauh lebih efisien serta kompetitif.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Angga dalam acara Bali Tech Week yang berlangsung di Denpasar, Bali.

Melalui skema baru ini, pemerintah berharap ruang pertumbuhan industri telekomunikasi dapat meningkat hingga lima persen.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa proses deregulasi ini tetap harus memperhitungkan kepentingan negara.

Negara tidak boleh mengalami kerugian, sementara masyarakat harus menerima manfaat ekonomi yang lebih luas.

Kebutuhan penataan regulasi ini juga berkaitan erat dengan tantangan pemerataan akses internet di berbagai daerah.

Berdasarkan data tahun 2026, sekitar 81,7 persen penduduk atau setara 235 juta orang sudah terhubung ke internet.

Kendati demikian, masih terdapat sekitar 2.000 desa dan permukiman yang belum terjangkau oleh jaringan 4G.

Selain itu, penetrasi layanan internet kabel atau fixed broadband baru mencapai kisaran 21 persen rumah tangga.

Persoalan keterjangkauan biaya layanan juga masih menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan.

Biaya fixed broadband tercatat berada di angka 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita.

Angka tersebut masih melampaui acuan keterjangkauan ideal yang ditetapkan sebesar dua persen.

Sementara itu, kecepatan rata-rata internet Indonesia berada di kisaran 51 Mbps untuk layanan fixed broadband.

Untuk layanan mobile broadband, kecepatan rata-rata internet nasional tercatat mencapai angka 66 Mbps.

Melalui penataan regulasi yang matang, pemerintah optimistis investasi yang masuk dapat menjawab berbagai tantangan tersebut.