Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hukum bagi para pelaku industri kreatif.

Sorotan tersebut mengemuka dalam sengketa desain industri Adelle Jewellery di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara tersebut berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026.

Gekrafs menilai kasus ini sangat penting guna mengkaji posisi pemilik sertifikat hak kekayaan intelektual yang menghadapi proses pidana.

Penggerak Ekonomi Kreatif Nasional dari Gekrafs, Amsal Sitepu, hadir langsung di persidangan untuk mencermati persoalan hukum tersebut.

Ia menyoroti proses pidana yang sempat dijalani oleh pelaku usaha meskipun sudah mengantongi sertifikat HKI.

Amsal mempertanyakan keterkaitan antara kepemilikan sertifikat tersebut dengan penyidikan pidana yang sedang berjalan.

Menurutnya, masuknya perkara ke tahap penyidikan menandakan adanya unsur atau delik hukum tertentu.

Sebelumnya, sengketa desain industri ini juga sempat menjadi pembahasan Gekrafs dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri di DPR RI.

Pembahasan di parlemen itu melibatkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua Panitia Khusus RUU Desain Industri.

Selepas sidang, Amsal berdiskusi dengan Rahayu Saraswati mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat tetapi tetap menghadapi jalur pidana.

Ia juga mendiskusikan persoalan ini dengan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kementerian Hukum, Agung Damar.

Amsal menekankan pentingnya sikap kehati-hatian sebelum masalah sertifikat HKI ditarik ke ranah pidana.

Wakil Ketua Bidang Hukum, HAKI, dan Advokasi DPP Gekrafs, Nona Evita, turut memberikan pandangannya.

Ia menegaskan bahwa sertifikat desain industri memegang unsur penting dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Namun, ia juga menyatakan bahwa proses perolehan hak harus diperiksa kembali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan karya harus tetap mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang merasa dirugikan.

Nona menyebutkan bahwa setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh perlindungan atas karya yang mereka ciptakan.

Meski demikian, perlindungan tersebut wajib berjalan beriringan dengan rasa keadilan bagi pihak lain.

Ia menekankan agar penanganan perkara ini dinilai secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.