Pemerintah mencatat puluhan perusahaan kini tengah menghadapi proses hukum secara menyeluruh.

Langkah tegas itu diambil sebagai respons atas insiden kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan serta Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurahman menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapat gabungan.

Pertemuan lintas kementerian itu berlangsung di kantor Kemenko Polkam pada hari Senin.

Selain perusahaan, aparat kepolisian daerah setempat juga telah menetapkan sejumlah individu sebagai tersangka.

Kelompok masyarakat serta golongan tertentu turut teridentifikasi terlibat dalam kasus dugaan pembakaran tersebut.

Dudung sempat meninjau langsung salah satu titik api di Sumatra Selatan untuk melihat upaya pemadaman.

Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian yang sangat serius terhadap penanganan kabut asap ini.

Pemerintah menjadwalkan rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama jajaran petugas di lapangan.

Dan nanti jam 14.30 WIB kita akan rapat lagi, dipimpin Bapak Presiden secara langsung sampai ke Koramil, sampai ke Dandim, dicek oleh Bapak Presiden bagaimana penanganan kabut asap ini.

Di sisi lain, pemerintah memutuskan belum menetapkan situasi ini sebagai status bencana nasional.

Negara dinilai masih memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk menangani persoalan tersebut secara mandiri.