Ancaman Hukum bagi Pembuat Hoaks

Di sisi lain, Ihwan memberikan peringatan keras kepada para pelaku industri kreatif digital. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batasan hukum, terutama terkait penyebaran informasi bohong atau hoaks.

“Namun kalau ternyata ini tidak benar, hanya dibuat-buat untuk kepentingan konten karena kebencian terhadap pemerintah, maka kita meminta Polda Sumut menangkap konten kreator tersebut. Jangan korbankan integritas demi views,” tukasnya tajam.

Ihwan menilai, pemeriksaan berbasis bukti digital sangat diperlukan agar penanganan perkara tidak bias. Penyidik harus menelusuri jejak digital, IP address, hingga pemilik akun yang menghubungi Aleh untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam skenario ini.

Etika Digital di Tengah Bencana

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia influencer dan konten kreator di Sumut. Ihwan mengajak para kreator untuk lebih bijak dan bertanggung jawab. Setiap informasi yang disampaikan kepada publik, terutama yang berkaitan dengan bencana dan kebijakan publik, harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum. Kita tunggu hasil pemeriksaan Siber Poldasu. Masyarakat Sumut butuh kepastian: apakah ada mafia yang mencoba membeli kesunyian di tengah asap, atau ini hanya ulah oknum yang ingin terkenal dengan cara instan,” pungkas Ihwan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menanti kejelasan dari pihak kepolisian. Apakah Bang Aleh akan segera diperiksa sebagai saksi atau pelapor? Dan siapakah sosok misterius berinisial "R" yang diduga berani menawarkan uang pelicin di tengah bencana lingkungan? Kita nantikan babak selanjutnya.