Kerusuhan yang menyertai demonstrasi biaya hidup di Prancis meningkatkan kewaspadaan negara-negara Eropa menjelang rangkaian pemilihan umum pada 2027.

Aksi penjarahan dan pembakaran toko serta gedung publik mendorong pemerintah memperketat perhatian terhadap keamanan di tengah tekanan ekonomi.

Presiden Emmanuel Macron berjanji mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan yang merusak fasilitas umum.

Bentrokan antara demonstran dan polisi di Paris masih berlangsung ketika Macron menyampaikan pidato yang disiarkan televisi.

Dampak Ekonomi dan Politik

Bernard Sananes dari lembaga jajak pendapat Elabe menilai intensitas kerusuhan tersebut menunjukkan risiko peningkatan kekerasan selama periode politik.

Ia menyebut situasi menjelang pemilihan presiden Prancis belum pernah memperlihatkan kerusuhan separah itu dalam sejarah belakangan ini.

Majelis Nasional yang terpecah tajam mulai membahas rancangan anggaran 2027 termasuk rencana pengurangan defisit sekitar €43 miliar.

Alexandre Bompard selaku pimpinan federasi perdagangan memperkirakan kerugian akibat kerusuhan membutuhkan biaya perbaikan ratusan juta euro.

Sekitar 1.500 pemilik toko terdampak dalam gelombang penjarahan yang mencakup sekitar 20 supermarket milik perusahaan Carrefour.

Macron menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan penjarahan dan perusakan berlangsung tanpa tindakan hukum yang tegas.

Marine Le Pen dari sayap kanan ekstrem menyalahkan Jean-Luc Mélenchon dari sayap kiri ekstrem karena dianggap meremehkan kekerasan.

Sebaliknya, Mélenchon menyalahkan provokasi kepolisian atas sebagian kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah.

Mantan perdana menteri Edouard Philippe memperingatkan bahwa kekerasan tersebut menyangkut perlindungan demokrasi dan hak atas keamanan properti.

Gelombang keresahan serupa juga terlihat di negara-negara Eropa lainnya seperti Italia, Belgia, Portugal, dan Spanyol.

Lima serikat pekerja Prancis menyerukan mogok pada 5 November untuk menuntut kenaikan upah dan tambahan pendanaan layanan publik.