Pemerintah Kabupaten Jember menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara selama dua hari.

Kebijakan tersebut diambil menyusul antrean kendaraan di sejumlah SPBU akibat distribusi bahan bakar minyak yang belum normal.

Penjabat Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi menyatakan aturan ini berlaku untuk pegawai yang perangkat daerahnya tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Sementara itu, pegawai yang bertugas di unit layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti biasa.

Sejumlah unit yang dikecualikan meliputi satuan pendidikan, layanan kedaruratan, hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memberikan tugas sekaligus memantau kinerja pegawai yang menjalankan penugasan dari rumah.

Pemantauan dilakukan melalui laporan aktivitas harian yang disampaikan menggunakan aplikasi Prestasi dan disertai evaluasi hasil pekerjaan.

Pegawai yang bekerja di rumah wajib mengaktifkan alat komunikasi dan memastikan fitur layanan lokasi tetap menyala agar dapat dihubungi sewaktu-waktu.

ASN yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku apabila terbukti tidak menunjukkan kinerja.