Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah parlemen resmi menyetujui Mehrdad Akhlaghi sebagai menteri pertahanan pada Minggu (18/10/2026).

Akhlaghi langsung memperingatkan Washington beserta sekutunya di Timur Tengah akan menghadapi kerusakan besar jika melanjutkan serangan militer terhadap Teheran.

Berdasarkan laporan AFP, Akhlaghi meraih 237 suara dukungan dari total 277 suara dalam pemungutan suara yang digelar oleh pihak parlemen.

Pengangkatan pejabat baru ini sekaligus mengakhiri kekosongan posisi setelah Aziz Nasirzadeh tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.

Serangan terhadap kompleks kepemimpinan tersebut turut menewaskan Ayatollah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran beserta sejumlah komandan militer senior.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian lantas mencalonkan Akhlaghi pada 5 Oktober 2026 setelah sebelumnya menunjuk Majid Ebn Al Reza sebagai pelaksana tugas.

Selepas mendapat lampu hijau dari parlemen, Akhlaghi menegaskan bahwa Iran akan membalas setiap kemungkinan serangan yang dilancarkan pihak musuh.

Ia menyebut dampak dari tindakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat semata, melainkan juga seluruh kawasan Timur Tengah.

Sebelum pemungutan suara berlangsung, Akhlaghi sempat menyampaikan pandangannya mengenai beratnya memegang kendali kementerian pertahanan di tengah situasi konflik.

Kantor berita ISNA melaporkan bahwa ia menilai pemahaman perkembangan strategis serta kesiapan menghadapi berbagai skenario menjadi kebutuhan yang sangat krusial.

Akhlaghi sendiri merupakan figur senior yang telah mengabdi di sektor pertahanan Iran selama 42 tahun lamanya tanpa latar belakang pangkat militer.

Ia tercatat pernah memimpin Organisasi Industri Pertahanan Iran sejak 2013 serta mengepalai Organisasi Industri Dirgantara yang membawahi teknologi rudal.

Dalam pemaparannya di hadapan parlemen, Akhlaghi berjanji melakukan restrukturisasi kementerian serta mempercepat pengembangan teknologi pertahanan.

Rekam jejak panjang tersebut juga diiringi oleh sanksi internasional yang pernah dijatuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Amerika Serikat.

Sanksi tersebut diberikan sejak tahun 2007 akibat dugaan keterlibatan dirinya dalam program nuklir serta pengembangan rudal balistik Iran.