Otoritas pariwisata Jepang secara resmi menyerahkan keputusan mengenai pajak penginapan serta sistem harga ganda bagi pelancong mancanegara kepada masing-masing operator.

Komisaris Badan Pariwisata Jepang, Norio Kimura, menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak akan memberikan komentar khusus terkait besaran tarif untuk wisatawan asing.

Langkah tersebut mencakup penentuan harga transportasi umum dan tiket masuk objek wisata yang diserahkan sepenuhnya kepada pengelola terkait.

Sebelumnya, Jepang memperkenalkan kebijakan ini guna mengatasi lonjakan kunjungan berlebih di destinasi populer serta mengalihkan arus pelancong ke berbagai daerah.

Pemerintah Jepang menargetkan kunjungan wisatawan asing sebanyak 60 juta orang dengan target pengeluaran mencapai 15 triliun yen pada tahun 2030.

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan yang sempat disampaikan Badan Pariwisata Jepang pada bulan Maret lalu.

Saat itu, pihak badan menyebutkan bahwa para operator pariwisata memiliki kewenangan penuh untuk menentukan harga mereka sendiri, termasuk keputusan apakah mereka perlu memberlakukan tarif berbeda untuk kelompok pengunjung yang berbeda.

Dalam praktiknya, Jepang belakangan ini memang mulai menaikkan pajak serta menetapkan harga yang lebih tinggi secara khusus bagi turis asing, bukan untuk warga lokal.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengamankan dana yang krusial untuk menekan dampak buruk dari pariwisata berlebih sekaligus menjaga kelestarian sumber daya pariwisata di sana.

Selain itu, Kimura menyampaikan bahwa pihak badan saat ini terus mempromosikan sektor wisata regional guna meredam konsentrasi dan tekanan kunjungan yang biasanya terpusat di wilayah Tokyo serta Osaka.

Pemerintah Jepang juga mematok target ambisius untuk mendongkrak jumlah kunjungan menginap tahunan bagi turis asing di berbagai daerah hingga mencapai 130 juta malam pada tahun 2030 mendatang.