Pemerintah menyatakan keyakinannya bahwa target penurunan biaya logistik nasional hingga 8 persen terhadap produk domestik bruto dapat tercapai.

Pencapaian tersebut ditempuh melalui koordinasi lintas sektor dalam menjalankan rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal itu dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Sabtu.

Berdasarkan catatan pemerintah, biaya logistik nasional berada pada kisaran 14,29 persen terhadap produk domestik bruto pada 2022.

Pemerintah kemudian menetapkan target penurunan bertahap mulai dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Tiga Strategi Utama Penguatan Logistik Nasional

Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada 16 Juli 2026 sebagai instrumen kebijakan strategis untuk menekan biaya logistik secara menyeluruh.

Strategi pertama berfokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, serta sarana penunjang logistik.

Strategi kedua mencakup penguatan integrasi dan digitalisasi logistik di berbagai lini operasional.

Strategi ketiga ditujukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta penyedia jasa logistik.

Airlangga mengungkapkan bahwa penugasan koordinasi tersebut diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menilai penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci utama untuk menekan biaya operasional dan mendongkrak daya saing ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat mandat untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik melalui regulasi tersebut.

Pemerintah juga terus mempercepat langkah operasional agar kebijakan ini memberikan dampak nyata di lapangan.