Pemerintah Indonesia memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028.

Kebijakan yang diumumkan pada 17 Oktober 2026 tersebut mengubah jadwal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Langkah ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha serta memperkuat kesiapan ekosistem halal nasional.

Evaluasi dan Masukan Asosiasi Industri

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan penyesuaian dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan.

Pemerintah juga menerima masukan langsung dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri sebelum memutuskan perubahan jadwal tersebut.

Sebelumnya, sejumlah kewajiban sertifikasi halal itu dijadwalkan mulai berlaku secara penuh pada 18 Oktober 2026.

Perubahan aturan ini mencakup ketentuan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 yang tertuang dalam regulasi terbaru.

Kewajiban bagi jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan kini mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.

Bagi usaha mikro dan kecil, masa penahapan untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Ketentuan serupa untuk produk luar negeri juga diberlakukan pada tanggal yang sama dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan.

Kelompok produk lain seperti obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga produk kimiawi turut mendapat penyesuaian hingga 17 Oktober 2028.

Sementara itu, jadwal untuk kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tetap mengikuti aturan hingga 17 Oktober 2029.

Kategori obat keras yang dikecualikan dari psikotropika tetap mengikuti jadwal yang berlaku hingga 17 Oktober 2034.

Pemerintah juga mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Kementerian Perdagangan dan BPJPH turut menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat pembinaan serta pengawasan produk halal.