Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya menghadapi evaluasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Evaluasi tersebut direncanakan setelah masa jabatannya di Kabinet Merah Putih genap berjalan selama dua tahun.

Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian maupun pengangkatan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Hal tersebut disampaikannya langsung saat berada di kantor Kementerian ESDM yang terletak di kawasan Jakarta Pusat.

Ketua Umum Partai Golkar ini menilai konstitusi telah memberikan jaminan penuh bagi kepala negara untuk menilai kinerja kabinet.

Oleh sebab itu, ia memilih untuk menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada presiden yang memegang mandat langsung.

Selain memimpin Kementerian ESDM, Bahlil juga mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Ia resmi dilantik untuk posisi menko baru tersebut pada tanggal 1 Oktober 2026 di lingkungan pemerintahan.

Meski menguasai dua portofolio kementerian sekaligus, Bahlil mengaku hanya menerima satu kali pembayaran gaji bulanan.

Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk efisiensi anggaran negara demi menghindari potensi pemborosan finansial.