Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa dirinya menerima arahan khusus dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Instruksi tersebut berkaitan erat dengan sektor hukum di tanah air agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan mudah.

Presiden secara tegas meminta agar segala bentuk regulasi yang rumit dapat segera disederhanakan tanpa hambatan birokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Supratman dalam acara Forum Nasional Pembangunan Hukum yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Ia menilai bahwa pembangunan serta pelayanan publik tidak boleh lagi terhalang oleh berbagai aturan dan prosedur yang berbelit-belit.

Pihaknya kini telah mulai meninjau ulang berbagai peraturan yang dinilai sudah tidak lagi diperlukan dalam operasional pemerintahan.

Proses perizinan yang sebelumnya dirasakan cukup rumit juga dilaporkan telah mengalami penyederhanaan serta percepatan signifikan.

Menurutnya, langkah penyederhanaan peraturan ini bukan sekadar pilihan biasa melainkan sebuah kebutuhan mendesak bagi negara.

Langkah tersebut diambil guna mendukung kelancaran pembangunan sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan kepada seluruh warga.

Meski demikian, Supratman mengingatkan bahwa keberhasilan penataan hukum tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah peraturan semata.

Faktor yang jauh lebih krusial adalah terciptanya kepastian hukum serta menurunnya beban biaya bagi masyarakat dan dunia usaha.

Deregulasi yang dijalankan juga dipastikan bukan sekadar mengganti aturan lama dengan regulasi baru yang substansinya serupa.

Sepanjang tahun 2026, tercatat ada 970 permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang telah diproses.

Sementara itu, permohonan harmonisasi regulasi di tingkat daerah mencapai angka 10.300 pengajuan hingga periode yang sama.

Kementerian Hukum sendiri mencatat telah menderegulasi sebanyak 195 Peraturan Menteri Hukum menjadi 34 Peraturan Menteri Hukum.