Pemerintah Indonesia saat ini telah merampungkan sebagian besar dokumen Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dokumen penting tersebut sudah hampir rampung sepenuhnya.

Proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah tersebut sudah mencapai kisaran angka 80 hingga 90 persen.

Persiapan Pembahasan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Pihak eksekutif sedang mempercepat persiapan untuk membahas rancangan aturan tersebut bersama pihak parlemen.

Dokumen pendukung itu menjadi bagian dari persiapan awal dalam merespons rancangan undang-undang inisiatif parlemen.

Pembahasan di tingkat internal eksekutif dilaporkan sudah hampir final dalam pertemuan lintas instansi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung sebelumnya menetapkan target waktu penyelesaian.

Pemerintah menargetkan dokumen penting tersebut dapat segera disampaikan kepada Presiden pada 22 Oktober 2026.

Konsolidasi antarkementerian terus dikejar untuk memenuhi target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah berharap pembahasan lintas sektor ini dapat selesai secara keseluruhan pada tahun 2026.

Regulasi baru tersebut diharapkan bisa segera diterbitkan sebelum masa akhir tahun berjalan.