Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, mempertanyakan dasar hukum wacana sanksi pengurangan poin untuk Persija Jakarta.

Wacana hukuman itu mencuat usai insiden penyerangan bus tim EPA Persib U-18 di Batang, Jawa Tengah.

Aditya menilai aturan mengenai pengurangan poin tersebut masih dalam tahap penyusunan dan belum berlaku resmi.

Dia menegaskan setiap sanksi harus mengacu pada regulasi yang sudah sah ketika peristiwa itu terjadi di lapangan.

Soroti Kode Disiplin dan Ranah Hukum Pidana

Aditya juga menyinggung pernyataan Ketua Komdis PSSI, Umar Husein, mengenai penerapan Kode Disiplin PSSI 2025.

Menurutnya, kejadian yang berlangsung di luar kawasan stadion tersebut perlu ditinjau melalui ketentuan yang spesifik.

Di sisi lain, Aditya menyatakan bahwa penanganan penyerangan bus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada proses hukum.

The Jakmania menghormati langkah investigasi yang sedang berjalan di pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus itu.

Meski mempertanyakan dasar sanksi, Aditya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang terganggu akibat ulah oknum suporter.

Dalam Kode Disiplin PSSI 2025 Pasal 70 Poin 3 dan Poin 4, diatur mengenai tanggung jawab klub terhadap tingkah laku buruk penonton termasuk di luar perimeter stadion.

Namun, insiden penyerangan bus Persib U-18 maupun kejadian yang melibatkan The Jakmania Cikampek terjadi ketika pihak-pihak terkait sedang dalam perjalanan.

Karena itu, Aditya kembali menekankan pentingnya kejelasan dasar regulasi sebelum sanksi dijatuhkan kepada klub kesayangan mereka.

Dia pun menegaskan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa dirugikan atau terganggu oleh ulah oknum suporter tersebut.