Sokoguru Policy Series resmi diluncurkan sebagai wadah kolaborasi penting bagi para pemangku kepentingan di sektor energi nasional.

Kegiatan ini mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku usaha untuk mendiskusikan tantangan serta solusi dalam menjaga pasokan migas.

Strategi Penguatan Eksplorasi Migas

Penguatan eksplorasi minyak dan bumi menjadi fokus utama untuk mempertahankan kesinambungan cadangan serta produksi dalam negeri.

Forum tersebut menyoroti perlunya investasi dan kepastian regulasi guna mengatasi penurunan produksi pada sumur-sumur yang ada.

Langkah Akselerasi dan Tantangan Hulu Migas

Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), Raden Adjeng Sondaryani, menyatakan bahwa peningkatan cadangan migas memerlukan langkah strategis melalui eksplorasi di wilayah perbatasan, laut dalam, serta penemuan cadangan berukuran besar.

Diharapkan langkah tersebut dapat mendukung swasembada energi serta nilai tambah hilirisasi di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengakselerasi kegiatan pengeboran sumur eksplorasi.

Diskusi panel dalam forum ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk perwakilan Dewan Energi Nasional, SKK Migas, pelaku usaha, serta kalangan pengamat energi.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikki Rahmat Firdaus, menyebutkan bahwa dari total 128 cekungan migas di Indonesia, sebanyak 65 cekungan masih belum dieksplorasi.

Melalui kampanye basin to barrel, SKK Migas berupaya mendorong percepatan eksplorasi pada cekungan-cekungan tersebut dengan memberikan berbagai kemudahan.

Dari sisi regulasi dan hukum, Kepala SKK Migas periode 2014-2018 Amien Sunaryadi menyoroti perlunya perlindungan terhadap keputusan bisnis agar ketakutan dalam pengambilan keputusan hulu migas dapat diatasi.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro yang menilai perlunya pembaruan hukum, penyederhanaan perizinan, serta fleksibilitas fiskal guna menghadapi tantangan keekonomian sektor hulu.