Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2027.

Langkah strategis tersebut merespons pertumbuhan jumlah akun konsumen aset digital di dalam negeri yang mencapai 23,21 juta per Agustus 2026.

Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menjelaskan bahwa kebijakan itu disampaikan dalam Seminar Internasional Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Sharia di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat peningkatan jumlah akun terdaftar sebesar 1,23% dibandingkan posisi Juli 2026 yang mencatatkan sebanyak 22,93 juta akun.

Indonesia sendiri telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Kerangka aturan tersebut memungkinkan otoritas pajak antarnegara melakukan pertukaran informasi secara otomatis terkait transaksi aset kripto.

Prioritas Pengaturan Pajak Ekonomi Digital

Kementerian Keuangan menetapkan tiga prioritas utama dalam mengatur sektor ekonomi digital guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Aspek tersebut meliputi aturan yang adil dengan tingkat kepatuhan yang mudah, kejelasan pembagian peran, serta peningkatan kualitas informasi lintas negara.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini berfokus membangun kerangka aturan yang transparan tanpa mengikuti setiap fluktuasi harga aset digital.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti perlunya pengawasan terhadap aspek kepatuhan syariah dalam pemanfaatan aset kripto.