Geger OTT BNPB: Adik Kandung Kepala BNPB Tersangka Korupsi Dana Bencana, KPK Sita Emas hingga Rp1,4 Miliar!
Mainkan Dana "Siap Pakai", KPK: Tidak Ada Istilah Tebang Pilih
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaga anti-rasuak tersebut tidak pandang bulu dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun hasil operasi senyap. Ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan adik dari orang nomor satu di BNPB, Setyo memberikan jawaban tegas.
"Terinformasi seperti itu. Kita tidak melihatnya siapa dia," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Setyo menekankan bahwa hukum harus tegak berdiri di atas fakta perbuatan, bukan status sosial atau kedekatan kekerabatan dengan pejabat. "Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," tambahnya.
Kasus ini diduga kuat melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP). DSP sendiri merupakan dana yang dialokasikan untuk penanganan darurat bencana yang bersifat cepat dan mendesak. Korupsi di sektor ini dinilai sangat kejam karena berpotensi menghambat bantuan bagi korban bencana yang sedang berjuang untuk bertahan hidup.
BNPB Pilih Bungkam dan Serahkan ke Hukum
Di tengah badai krisis kepercayaan ini, BNPB berusaha mengambil sikap hati-hati. Juru Bicara BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa instansinya menghormati penuh proses hukum yang dijalankan oleh KPK.
Berton enggan berspekulasi mengenai keterlibatan adik Kepala BNPB maupun pejabat lainnya. Ia memegang teguh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Terkait pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut, kami tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum," kata Berton kepada Republika, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Berton menjamin bahwa operasional BNPB di daerah-daerah bencana tidak akan terganggu oleh kasus hukum yang menimpa oknum di pusat ini. "BNPB siap menjaga agar pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kami meyakini bahwa proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti," tegasnya.
Update Terbaru
Panduan Daftar Akun SSCASN 2026 dan Syarat Dokumennya
Rabu / 18-11-2026, 12:00 WIB
Murka di Live TikTok, Daehoon Bongkar Klaim Perselingkuhan Jule yang Disebutnya Berulang
Rabu / 18-11-2026, 11:58 WIB
Emiten Hary Tanoe Digugat Kreditur Asing, Pengadilan Tetapkan PKPU 43 Hari
Rabu / 18-11-2026, 11:57 WIB
Syarat Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Menurut Pakar IPB
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Rutinitas skincare malam Viva untuk elastisitas kulit lansia
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Lesunya pasar lokal tekan kinerja manufaktur otomotif China tahun ini
Rabu / 18-11-2026, 11:56 WIB
Artis Senior Inisial A Disebut Hard Gumay Diserang Orang Dekat, Netizen Ramai Menebak Sosoknya
Rabu / 18-11-2026, 11:53 WIB
Forkopimda Solid Jadi Syarat Utama Jaga Stabilitas Daerah Kata Mendagri
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Socialbread Hadirkan Tren Nostalgia Masa Putih Abu-Abu untuk Dewasa
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Pencuri Satroni Warung Epy Kusnandar, Begini Reaksi Santai Karina Ranau
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Mengetahui Keabsahan Lembaga Lewat Portal Cek NIK Koperasi Resmi
Rabu / 18-11-2026, 11:49 WIB
Profil Tutus Fatma Sri Agustini, Pemenang ke-15 Umrah Gratis dari Nusuk yang Identitas Medsosnya Masih Misterius
Rabu / 18-11-2026, 11:47 WIB
Spoiler kiDnap GAME Episode 7, Pilihan Sulit Lima Peserta dan Pengkhianatan yang Mengancam Kerja Sama
Rabu / 18-11-2026, 11:46 WIB
Tim Verifikasi Fokus Syarat Cawapres Cegah Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Rabu / 18-11-2026, 11:42 WIB






