Pemerintah hingga kini masih belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai status bencana nasional.

Keputusan tersebut menuai pertanyaan dari Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof Trubus Rahardiansyah.

Trubus mempertanyakan langkah pemerintah mengingat ada begitu banyak provinsi yang mengalami peristiwa karhutla.

Menurut Trubus, penanganan bencana bisa dilakukan secara lebih terkonsentrasi, cepat, dan terintegrasi jika status nasional ditetapkan.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terkait syarat penetapan status tersebut.

Syarat itu mencakup luas wilayah terdampak serta jumlah korban yang melibatkan manusia, satwa, dan lingkungan rusak.

Tuntutan Publik dan Tanggapan Pemerintah

Tuntutan serupa sebelumnya juga disuarakan dalam daftar delapan tuntutan nasional yang diunggah oleh konten kreator Virdian Aurellio.

Virdian menyatakan bahwa tuntutan tersebut terinspirasi dari pandangan Prabowo Subianto pada tahun 2015 silam.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI Hariqo Wibawa Satria menilai kritikan masyarakat tersebut didasari oleh motif kemanusiaan.

Hariqo menyebutkan bahwa upaya penanganan di lapangan sudah maksimal dengan menurunkan puluhan ribu personel serta puluhan pesawat.