Langkah hukum dipersiapkan Singapura saat kualitas udara memburuk
Kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap mendorong Singapura mempertimbangkan langkah hukum terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pencemaran lintas batas.
Pemerintah setempat saat ini sedang mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan tindakan yang dapat ditempuh terkait situasi tersebut.
Opsi hukum tersebut dipertimbangkan ketika Indeks Standar Polutan atau PSI di sejumlah wilayah berada pada rentang 125 hingga 206.
Kawasan barat mencatat angka tertinggi dalam pengukuran yang berlangsung hingga pukul 06.00 waktu setempat.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan untuk menindak pihak pelanggar melalui jalur hukum.
Landasan hukum yang sedang ditinjau adalah Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas yang disahkan pada tahun 2014.
Regulasi tersebut mengatur pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan atau membiarkan kebakaran hingga memicu pencemaran udara.
Penerapan aturan ini menyasar pihak yang bertanggung jawab apabila polusi membuat PSI berada dalam kategori tidak sehat selama 24 jam atau lebih.
Kategori sangat tidak sehat berlaku ketika nilai PSI mencapai 201 atau lebih dalam periode waktu tersebut.
Sementara itu, nilai PSI di atas 300 masuk dalam kategori berbahaya dan akan memicu penutupan sekolah.
Persoalan pencemaran udara ini tidak hanya terjadi di Singapura saja.
Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah menghadapi kabut asap beracun selama berminggu-minggu akibat kebakaran hutan di Indonesia.
Situasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah di kawasan untuk memperkuat koordinasi penanganan lintas negara.
Episode kabut asap yang berlangsung kali ini diproyeksikan sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade.
Langkah selanjutnya bagi Singapura akan sangat bergantung pada evaluasi pemerintah terhadap data yang sedang dihimpun.
Update Terbaru
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB






