Kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap mendorong Singapura mempertimbangkan langkah hukum terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan pencemaran lintas batas.

Pemerintah setempat saat ini sedang mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan tindakan yang dapat ditempuh terkait situasi tersebut.

Opsi hukum tersebut dipertimbangkan ketika Indeks Standar Polutan atau PSI di sejumlah wilayah berada pada rentang 125 hingga 206.

Kawasan barat mencatat angka tertinggi dalam pengukuran yang berlangsung hingga pukul 06.00 waktu setempat.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menyampaikan bahwa pemerintah masih membuka kemungkinan untuk menindak pihak pelanggar melalui jalur hukum.

Landasan hukum yang sedang ditinjau adalah Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas yang disahkan pada tahun 2014.

Regulasi tersebut mengatur pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan atau membiarkan kebakaran hingga memicu pencemaran udara.

Penerapan aturan ini menyasar pihak yang bertanggung jawab apabila polusi membuat PSI berada dalam kategori tidak sehat selama 24 jam atau lebih.

Kategori sangat tidak sehat berlaku ketika nilai PSI mencapai 201 atau lebih dalam periode waktu tersebut.

Sementara itu, nilai PSI di atas 300 masuk dalam kategori berbahaya dan akan memicu penutupan sekolah.

Persoalan pencemaran udara ini tidak hanya terjadi di Singapura saja.

Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara telah menghadapi kabut asap beracun selama berminggu-minggu akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Situasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap pemerintah di kawasan untuk memperkuat koordinasi penanganan lintas negara.

Episode kabut asap yang berlangsung kali ini diproyeksikan sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade.

Langkah selanjutnya bagi Singapura akan sangat bergantung pada evaluasi pemerintah terhadap data yang sedang dihimpun.