Pemerintah Indonesia berencana menyederhanakan peraturan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk industri. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar perdagangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana tersebut saat membacakan pidato Presiden Prabowo Subianto.

Penyederhanaan prosedur ekspor dinilai penting agar pelaku usaha bisa memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas secara maksimal. Pemerintah berkomitmen menghilangkan hambatan administratif yang memperlambat pengiriman ke luar negeri.

Kebijakan ini sejalan dengan instruksi agar peraturan teknis kementerian dan lembaga mendapat persetujuan Presiden. Aturan tambahan dari birokrat dinilai kerap memperumit pelaksanaan kebijakan.

Data perdagangan menunjukkan Indonesia masih mencatat surplus pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik melaporkan surplus neraca perdagangan mencapai US$3,55 miliar.

Perluasan Kerja Sama dan Kinerja Ekspor

Selain mempercepat prosedur, pemerintah berencana memperluas kerja sama internasional dalam bidang investasi, transisi energi, dan pengembangan teknologi digital.

Amerika Selatan dan Eropa Timur disebut sebagai kawasan potensial yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan akses pasar produk nasional.

Pemerintah juga berkomitmen menyediakan pembiayaan asuransi ekspor dengan biaya terjangkau serta memperkuat promosi perdagangan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dan pembukaan pusat promosi di negara-negara tujuan.

Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia tumbuh 6,72 persen secara tahunan pada Agustus 2026.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor minyak sawit mentah, nikel, serta logam mulia, yang turut menopang surplus neraca perdagangan secara kumulatif.