Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Penyelidikan ini menyoroti keterlibatan pejabat yang seharusnya melakukan pengawasan namun justru ikut serta dalam proses pengadaan tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik menemukan indikasi penggunaan mekanisme penunjukan langsung pada seluruh kegiatan yang sedang diperiksa.

Meskipun demikian, pihak lembaga antirasuah belum menyimpulkan bahwa penggunaan mekanisme penunjukan langsung tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Penyidik akan menelusuri kembali pelaksanaan pengadaan serta memeriksa kemungkinan adanya ketentuan khusus yang berlaku untuk kegiatan tertentu.

Aturan yang menjadi acuan mencakup peraturan kepala badan serta ketentuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, KPK turut mendalami dugaan keterlibatan keluarga atau orang dekat sejumlah pejabat dalam perusahaan penyedia yang mengikuti pengadaan.

Sebelumnya, KPK telah menahan lima tersangka setelah melaksanakan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Kelima tersangka tersebut terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli kepala badan, serta pihak swasta yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan emas senilai Rp1,4 miliar.