Pemerintah Azerbaijan memberikan pembelaan tegas terkait kebijakan baru seragam sekolah yang menuai polemik di tengah masyarakat.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk mempertahankan nilai-nilai sekularisme di dalam sistem pendidikan nasional.

Aturan ini memicu gelombang protes setelah muncul laporan bahwa sejumlah pelajar dan pengajar berjilbab dilarang masuk ke lingkungan sekolah.

Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan melaporkan telah menahan 37 orang akibat aksi unjuk rasa yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Kritik Turki dan Respons Tegas Partai Berkuasa

Kebijakan kontroversial ini turut menarik perhatian Ankara selaku sekutu dekat Baku.

Oktay Saral selaku penasihat Presiden Turki melontarkan kritik keras dan menilai pembatasan hak pendidikan bagi siswi berjilbab tidak dapat diterima.

Partai Yeni Azerbaijan langsung merespons komentar tersebut dengan menyebut pandangan pejabat Turki itu sebagai tindakan populis dan tidak bertanggung jawab.

Pihak partai menegaskan bahwa hubungan erat kedua negara tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak luar untuk memaksakan kepentingan politik.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konstitusi Azerbaijan secara tegas memisahkan urusan agama dari negara.