Sebanyak 4.500 narapidana di penjara Inggris dan Wales dibebaskan lebih awal guna mencegah penjara mengalami kepenuhan.

Pemerintah Inggris mencetuskan aturan baru untuk mengantisipasi fasilitas penjara mencapai kapasitas maksimum.

Berdasarkan aturan tersebut, 4.500 tahanan yang memenuhi syarat akan dibebaskan dalam beberapa tahap pelaksanaan.

Gelombang pertama mencakup 700 napi yang dijadwalkan menghirup udara segar pada Kamis (1/10).

Total ada 10 gelombang pemulangan tahanan, dengan yang terakhir rencananya dilakukan pada Juni 2027.

Napi yang masuk dalam gelombang pertama yaitu mereka yang telah dibui selama 19 bulan.

Populasi Penjara Inggris Sentuh 98,2 Persen

Menurut data Kementerian Kehakiman, penjara-penjara di Inggris dan Wales tak lagi bisa menampung tahanan baru dalam beberapa bulan ke depan.

Per 28 September saja, tercatat ada 87.499 napi di sel, yang artinya populasi penjara sudah mencapai 98,2 persen.

Sejumlah pihak telah mengkritik aturan baru ini karena menilai bahwa otoritas kekurangan sumber daya untuk memantau ribuan penjahat.

Pemerintah telah menyatakan bahwa para napi yang dibebaskan akan tetap tunduk pada aturan ketat, termasuk dengan menggunakan electronic tagging.

Menteri Keuangan Inggris James Murray mengatakan kepada BBC bahwa sistem penjara saat ini berada di ambang kehancuran.

Tanpa pembebasan dini, Inggris bakal menghadapi situasi di mana kriminal yang ditangkap sekarang tidak bisa masuk penjara karena terlalu padat.

Program pembebasan dini ini pertama kali diperkenalkan oleh Partai Konservatif dan dilanjutkan untuk mengatasi krisis kapasitas.

Komisioner Korban London, Andrea Simon, mewanti-wanti bahwa alat pelacak para kriminal tidak bisa mencegah mereka melakukan tindakan melanggar hukum.

Benda tersebut cuma memberi tahu petugas di mana lokasi real-time dari para narapidana tersebut.

Menurut aturan, napi yang dibebaskan dalam program ini bisa kembali dijebloskan ke penjara jika melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.

Ketentuan ini termasuk melakukan kejahatan lain, menghubungi korban, atau tinggal di alamat yang tidak disetujui pihak berwenang.