Pemakzulan Sara Duterte: Jaksa Cabut Pasal Lain, Sisakan Harta
Tim penuntut pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dari Kejaksaan mencabut sejumlah pasal pemakzulan. Pasal yang tersisa hanya kasus kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-muasalnya.
Langkah itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Selasa (13/10). Jaksa penuntut utama Gerville Jinky Luistro menyatakan pihaknya hanya akan mempertahankan kasus sumber kekayaan Sara yang dipertanyakan.
Luistro juga menyebut telah mencabut pasal-pasal pemakzulan terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, dan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong.
Menurut Luistro, pihak penuntut yakin sudah menunjukkan bukti dengan cukup sesuai Pasal 2. Ia menilai bukti tersebut substansial dan meyakinkan.
Dengan bukti itu, ia menilai pemberhentian terdakwa dari jabatannya dapat dibenarkan karena pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik.
Dampak Pencabutan Pasal
Luistro menjelaskan, jika pasal-pasal itu terus dilanjutkan, pengadilan harus mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk masing-masing pasal beserta keberatan dan argumen terkait.
Dengan fokus ke satu pasal, hal-hal yang memerlukan pertimbangan pemakzulan menjadi lebih sempit dan praktis bagi Senat.
Ia menyebut hal itu berlaku bagi pihak yang bersangkutan dan bahkan bagi publik.
Meski demikian, pengadilan menyatakan penarikan kasus penyalahgunaan dana rahasia dan dugaan ancaman ke Sara efektif membatasi jaksa menghidupkan atau mengajukan dakwaan yang sama ke pengadilan selama Kongres ke-20.
Menanggapi langkah itu, tim pembela Sara menilai jaksa punya hak, tetapi tidak bisa mendikte bagaimana Wapres itu bertindak.
Pengacara pembela Sheila Sison mengatakan pihak penuntut tak boleh menikmati keuntungan dari tuduhannya tanpa menanggung beban pengujian atas tuduhan tersebut.
Sison juga menilai pencabutan pasal-pasal tersebut menghilangkan hak Sara menolak bukti yang diajukan pihak penuntut.
Ia menegaskan pihak pembela punya hak untuk menarik pasal-pasal pemakzulan, tetapi wewenang ini tak sama dengan kekuasaan mengurangi proses hukum yang adil.
Menurut Sison, kewenangan menyederhanakan atau mempercepat proses persidangan bukanlah wewenang untuk mengurangi proses hukum yang adil atau mengabaikan aturan dasar keadilan dan keinginan mencapai putusan.
Update Terbaru
Bentley Rilis Continental GT Olympia Collection Edisi Terbatas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Rapor Merah Pochettino Hadapi Liverpool Bikin Skuad Manchester United Cemas
Rabu / 18-11-2026, 03:00 WIB
Menikmati Keindahan Berbagai Destinasi Wisata Bantul Selain Pantai
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Persija Main Tanpa Suporter, Shin Tae Yong Minta Evaluasi
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Pengakuan Silmy Karim di Pengadilan Terkait Pungutan Liar Izin Tinggal WNA
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Optimisme Hakim Danish Sambut Balapan Moto3 Portugal Pekan Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:56 WIB
Robert Pattinson Menjadi Pilihan Sempurna untuk Era Baru 007
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Trailer Perdana 3 Body Problem Season 2 Ungkap Konflik Kosmik Epik
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Aktor RPG Exodus Rasakan Beban Warisan Pengembang Eks BioWare
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Fadia Tiwi Menang Dua Gim di Babak Pertama Hong Kong Open 2026
Rabu / 18-11-2026, 02:49 WIB
Rejuran Healer dan Rejuran i: Ketahui Perbedaan Sasaran Kulit Wajah
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Brawijaya Hospital Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Ekspansi Jaringan
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Plastics & Rubber Indonesia 2026 Perkuat Rantai Pasok Manufaktur
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB
Penyebab Penurunan Performa Vinicius Jr di Real Madrid Musim Ini
Rabu / 18-11-2026, 02:42 WIB






