Tim penuntut pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dari Kejaksaan mencabut sejumlah pasal pemakzulan. Pasal yang tersisa hanya kasus kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-muasalnya.

Langkah itu disampaikan dalam sidang terbuka pada Selasa (13/10). Jaksa penuntut utama Gerville Jinky Luistro menyatakan pihaknya hanya akan mempertahankan kasus sumber kekayaan Sara yang dipertanyakan.

Luistro juga menyebut telah mencabut pasal-pasal pemakzulan terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia, penyuapan, dan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr atau Bongbong.

Menurut Luistro, pihak penuntut yakin sudah menunjukkan bukti dengan cukup sesuai Pasal 2. Ia menilai bukti tersebut substansial dan meyakinkan.

Dengan bukti itu, ia menilai pemberhentian terdakwa dari jabatannya dapat dibenarkan karena pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik.

Dampak Pencabutan Pasal

Luistro menjelaskan, jika pasal-pasal itu terus dilanjutkan, pengadilan harus mempertimbangkan bukti yang diajukan untuk masing-masing pasal beserta keberatan dan argumen terkait.

Dengan fokus ke satu pasal, hal-hal yang memerlukan pertimbangan pemakzulan menjadi lebih sempit dan praktis bagi Senat.

Ia menyebut hal itu berlaku bagi pihak yang bersangkutan dan bahkan bagi publik.

Meski demikian, pengadilan menyatakan penarikan kasus penyalahgunaan dana rahasia dan dugaan ancaman ke Sara efektif membatasi jaksa menghidupkan atau mengajukan dakwaan yang sama ke pengadilan selama Kongres ke-20.

Menanggapi langkah itu, tim pembela Sara menilai jaksa punya hak, tetapi tidak bisa mendikte bagaimana Wapres itu bertindak.

Pengacara pembela Sheila Sison mengatakan pihak penuntut tak boleh menikmati keuntungan dari tuduhannya tanpa menanggung beban pengujian atas tuduhan tersebut.

Sison juga menilai pencabutan pasal-pasal tersebut menghilangkan hak Sara menolak bukti yang diajukan pihak penuntut.

Ia menegaskan pihak pembela punya hak untuk menarik pasal-pasal pemakzulan, tetapi wewenang ini tak sama dengan kekuasaan mengurangi proses hukum yang adil.

Menurut Sison, kewenangan menyederhanakan atau mempercepat proses persidangan bukanlah wewenang untuk mengurangi proses hukum yang adil atau mengabaikan aturan dasar keadilan dan keinginan mencapai putusan.