Pemerintah Thailand berencana menerapkan program pensiun dini bagi sekitar 5 persen pegawai negeri sipil setiap tahun.

Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt menyatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pemerintahan.

Langkah tersebut juga diambil untuk menekan belanja negara agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Program ini diperkirakan mulai diberlakukan pada tahun fiskal 2027 mendatang.

Pada tahap awal, kebijakan pensiun dini akan menyasar para pegawai yang berusia 50 tahun ke atas.

Sementara itu, pegawai negeri sipil mulai usia 40 tahun juga memenuhi syarat jika memiliki masalah kesehatan.

Kategori tersebut turut mencakup pegawai yang harus merawat anggota keluarga.

Tahap pertama program ini diperkirakan menelan biaya sekitar 7 miliar baht atau setara Rp 3,7 triliun bagi pemerintah.

Hingga Juni 2023, jumlah pegawai negeri sipil di Thailand tercatat mencapai 1,68 juta orang.

Pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian kompensasi lebih dari 12 kali gaji bulanan pegawai.

Besaran pasti kompensasi tersebut masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul kini tengah menitikberatkan pada konsolidasi fiskal.

Anggaran pemerintah berada di bawah tekanan akibat belanja yang relatif tinggi.

Situasi ini diperkirakan akan mencapai batas 70 persen yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

Paket pensiun dini menjadi salah satu gagasan untuk menyediakan dana cadangan menghadapi guncangan ekonomi.

Lembaga-lembaga terkait saat ini sedang merampungkan rincian rencana tersebut.

Rencana itu selanjutnya akan diajukan kepada kabinet untuk mendapatkan persetujuan resmi.