Pemerintah Indonesia mencatat potensi benih bening lobster atau BBL mencapai angka 465,8 juta ekor dalam kurun waktu satu tahun.

Potensi tersebut dinilai memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan guna mendukung sektor budidaya nasional dan mendongkrak nilai tambah.

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan BBL Ilegal

Langkah pengawasan diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster atau Satgas BBL.

Satgas khusus ini dibentuk untuk memberantas praktik penyelundupan benih lobster yang digerakkan oleh jaringan terorganisasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penindakan hukum akan menggunakan pendekatan pengungkapan jaringan serta aliran dana.

Pendekatan tersebut menyasar pemodal serta pengendali utama di balik kegiatan ilegal, bukan sekadar pelaku di tingkat lapangan.

Terdapat tiga fokus utama tugas satuan ini meliputi penguatan komando, pemberantasan penyelundupan, serta perbaikan tata kelola BBL.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan persoalan penyelundupan benih lobster telah berlangsung dalam jangka panjang.

Pembentukan Satgas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga.