Pemerintah Prancis melayangkan desakan kepada otoritas Palestina agar segera membatalkan keputusan penundaan pemilu.

Langkah tersebut disampaikan langsung melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Prancis merespons perubahan jadwal dari Presiden Mahmoud Abbas.

Juru bicara kementerian menyatakan bahwa pemilu parlemen dan presiden harus diselenggarakan di seluruh wilayah Palestina sesegera mungkin.

Sebelumnya, Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan penundaan jadwal pemilu legislatif yang semula direncanakan pada November menjadi 11 September 2027.

Tanggal yang sama juga ditetapkan untuk pelaksanaan pemilihan presiden mendatang.

Dalam dekret resminya, Abbas menuding faktor situasi keamanan serta tindakan Israel sebagai pemicu utama penundaan.

Serangan militer, perluasan permukiman, dan pembatasan akses turut disebut sebagai hambatan serius bagi persiapan teknis.

Keputusan penundaan ini diambil setelah pimpinan Fatah dan Hamas dikabarkan mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Kairo.

Padahal, janji penyelenggaraan pemilu sebelumnya sempat disampaikan secara tertulis kepada pemimpin dunia sebagai bagian dari pengakuan negara.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Palestina terakhir kali menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada periode 2005 hingga 2006.